Pemkab Tabanan Gelar Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Sekda Tabanan I Gede Susila saat membuka Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Foto: ist/Hms)
TABANAN – Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang komplek, baik di tingkat Nasional maupun regional, segingga penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang tepat, cepat dan berkelanjutan
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan I Gede Susila mengungkapkan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tabanan, di ruang rapat lantai III kantor Bupati setempat, Senin, (25/11).
Menurut Sekda Tabanan, program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini dengan mengacu pada dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (DSPKD) Kabupaten Tabanan tahun 2015-2019, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi kemiskinaan di Kabupaten Tabanan.
“Hal ini terlihat dari angka kemiskinan Kabupaten Tabanan yang telah dirilis oleh BPS Tahun 2017. Tingkat persentase kemiskinan Tabanan 4,93 persen, dan data tahun 2018 telah mengalami penurunan menjadi 4,46 persen,” ujarnya.
Disebutkan, kendati berhasil menurunkan angka kemiskinan dan jauh di bawah rata-rata kemiskinan nasional, namun tingkat kemiskinan di Tabanan pada angka 4,46 persen, masih berada di atas rata-rata Provinsi Bali pada angka 4,01 persen. Untuk itu, pihaknya mengupayakan untuk mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Satu Pintu untuk memberikan pelayanan bagi warga miskin dan tidak mampu.
“Saya berharap SLRT satu pintu dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat memberi dampak langsung dalam peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Bapelitbang Kabupaten Tabanan yang diwakili Sekban AA. Ngurah Sutapa dalam laporannya mengemukakan, Rakor ini digelar dalam rangka penyelarasan mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) satu pintu, yakni menyelaraskan data jumlah penduduk miskin di Tabanan berdasarkan basis data terpadu (BDT), serta menyamakan persepsi dan pandangan tentang keragaan basis data terpadu (BDT) yang berasal dari berbagai sumber.
Disebutkan, sejalan dengan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui visi Tabanan yang Serasi jilid II, secara bertahap melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui program-program pro rakyat.
"Penanggulangan kemiskinan sangat dipandang perlu segera dituntaskan secara cepat, tepat dan terukur. Untuk itu, kami berharap adanya sinergitas dan sinkronisasi yang menyeluruh dari segenap stakeholder, sehingga program-program ini bisa berjalan dengan baik," harapnya. (Dim/Cia)
Komentar