Ini Bukti Suwasta Sukses Turunkan Angka Kemiskinan di Klungkung
foto : istimewa
KLUNGKUNG - Belakangan ada yang menghembuskan kemiskinan Klungkung sangat tinggi dan bahkan paling miskin se Bali. Isu di media social tersebut cukup membuat calon Bupati Klungkung petahana, I Nyoman Suwirta gerah. Pihaknyapun membantah hal tersebut.
“Pengentasan kemiskinan adalah menjadi salah satu prioritas kami pada kepemimpinan sebelum kami cuti, dan hal ini dilakukan setiap anggaran baru dan bukan sekedar isu politik,” kata Cabub I Nyoman Suwirta, dihubungi, Minggu 25 Mei 2018.
Dapat dijelaskan bahwa sejumlah program yang menyentuh langsung kemasyarakatpun terus digulirkan, dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dan hasilnyapun terjawab berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) bali. Dimana angga kemiskinan mengalami penurunan sejak tahun 2015 hingga 2017.
Angkanya mengalami penurunan dari 12.110 KK menjadi 11.147 KK atau dari 6,35 persen menjadi 6,29 dari jumlah penduduk. Hal serupa juga terjadi pada kedalaman dan keparahan kemiskinan. Prestasi ini ini pun mendapat pujian.
Sesuai potret yang dilakukan mulai Maret 2015 sampai 2017, Kabupaten Klungkung berhasil menurunkan kedalaman kemiskinan (P1) dari 0,78 menjadi 0,33. Capaian ini menjadi yang tertinggi di Bali. Sementara keparahan kemiskinan (P2), dari 0,13 dengan garis kemiskinan (GK) Rp 284.789/kapita/bulan menjadi 0,04 dengan GK Rp 299.664/kapita/bulan. “Ini capaian yang sangat baik. Kedalaman dan keparahannya terendah di Bali,” ujarnya.
Terkait success story menurunkan angka kemiskinan, persentase penduduk bekerja dengan di bawah 35 jam per minggu sebesar 28,90 persen. Angka tersebut relatif sedikit. “Itu artinya penduduk Klungkung yang bekerja diatas 35 jam perminggu semakin meningkat,” sebutnya.
Mewujudkan capaian itu, juga tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi daerah berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang berimbas pada peningkatan pendapatan perkapita, di samping penerapan sejumlah kebijakan pembangunan, khususnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, meliputi sektor pertanian, infrastruktur, perbaikan dan pembangunan pasar.
“Dulu pertama kali saya menjabat sebagai bupati, data kemiskinan dibedah. Setelah itu dilanjutkan dengan turun ke desa melalui program bedah desa. Dari itu bisa tahu kondisi sesungguhnya dan langsung mencarikan solusi persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.
Tak kalah penting, menurutnya, pengentasan kemiskinan juga memerlukan konsep yang jelas. Harus ada upaya secara berkelanjutan yang benar-benar mampu membawa masyarakat bersangkutan kearah yang lebih baik.
Seperti bedah desa tadi, ada anak yang ditinggalkan orangtuanya. Ia tinggal dengan kakeknya. Sekarang memang belum tergolong miskin. Tetapi kalau tidak ditangani, bisa jadi miskin nantinya. Ini harus ditangani. Berikan mereka beasiswa pendidikan. Berikan juga jaminan kesehatan. Harus ada konsep melihat, memvalidasi dan menangani. (*)
Komentar