Ditunda, Kongres Nasional Perlindungan Konsumen Digelar Juli Mendatang
Presiden LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia), Nanang Nelson didampingi Lila Tania selaku Bendahara SC. Kamis (26/4). Foto : Iky
DENPASAR – Kongres nasional perlindungan konsumen, perdagangan barang dan jasa online yang sedianya digelar 7 – 11 Mei resmi diundur pelaksanaannya karena berbagai hal. Penundaan tersebut salah satunya disebabkan belum siapnya sejumlah daerah terkait masalah di daerahnya, disamping karena peserta belum memenuhi kuota.
Pelaskasaan acara bertarap nasional tersebut siap akan digelar Bulan Juli mendatang, dan diharapkan berjalan lancar sesuai rencana. Pertemuan yang sebagian besar akan membahas soal trasportasi online tersebut resmi digelar sejak 16 -19 Juli mendatang.
Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk upaya pihak panitia melakukan komunikasi di semua daerah atau pimpinan daerah di seluruh Indonesia terkait agenda tersebut. Namun karena belum siapnya sejumlah daerah termasuk terkait masalah trasportasi online di daerahnya, berdampak pada penyelenggaraan Bulan Mei ini.
“Panitia sebenanrya sudah siap menggelar acara, namun karena beberapa daerah belum siap dengan materinya, maka gelar event nasional ditunda hingga Bulan Juli mendatang,” kata Nanang Nelson, Presiden LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) sekaligus Ketua Steering Committee (SC) didampingi Lila Tania selaku Bendahara SC Kamis (26/4)//
Selain akan membehas masalah trasportasi online, Kongres Nasional tersebut juga akan membahas masalah perdagangan bersifat online lainnya mengingat perkembangan tehnologi yang begitu cepat di Indonesia.
Dipaparkan Nelson, semangatnya adalah bagaimana menyamakan visi dan misi antara pemerintah dan pelaku jasa online, terkait standar nasional berupa kouta dan harga agar dan bisa diajukan ke tingkat atau standar international atau ISO sesuai kesepakatan Negara-negara di dunia.
Dicontohkan, kasus kuota trasportasi semisal Grab, Go - Jek dan lainnya diduga nanti akan menjadi masalah di kemudian hari sebab tidak ada standar harga maupun kuota jasa trasportasi online di masing-masing daerah.
Nelson yang juga Ketua OC Kongres tersebut menegaskan, dalam hal ini musti harus ada standar kuota dan harga agar tidak ada masalah di kemudian hari mengingat semakin banyak jumlah trasportasi online sehingga akan menimbulkan persaingan yang kurang sehat . Untuk itu, perlu ada standar kuota yang disepakati bersama secara nasional agar semua terukur dan berjalan beriringan.
"Kongres ini diharapkan bisa melahirkan resolusi yang bisa mengatur bisnis online sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen," tegasnya.
Berkaitan dengan lokasi acara, pihak pantia, masih menunggu dari Bupati Badung selaku tuan rumah pelaksana kongres. Adapun peserta kongres rencananya dihadiri gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia. Juga akan hadir dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan serta pihak terkait lainnya seperti driver online, shopping online, travel online selaku pelaku jasa online. Sebab kongres nasional tersebut akan membahas jasa perdagangan online yang lagi marak di Tanah Air.
Nantinya saat kongres akan membahas hal-hal yang menyangkut software, budaya dan pelayanan jasa transportasi online melalui tiga komisi yakni Komisi A sepakat membuat software perdagangan barang dan jasa, Komisi B tentang budaya seperti antri budaya makan. Dalam UU tak boleh ada konsumen sampai antri berlama-lama. Dan Komisi C yang secara khusus menangani bidang jasa transportasi online yang kini tengah bergejolak.
Kongres diharapkan bisa melahirkan aturan agar konsumen tak dirugikan. Kongres ini juga akan menyempurnakan sejumlah aturan terkait yang selama ini dianggap belum maksimal. (Iky/Cia)
Komentar