Dewan Tabanan Soroti Puluhan PPPK Yang Belum Bertugas
Suasana sidang paripurna DPRD Tabanan. (ist)
TABANAN – Jajaran Dewan Tabanan menyoroti puluhan guru yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 lalu dan belum bertugas agar segera diperhatikan.
Tercatat sebanyak 79 guru yang telah lolos sebagai PPPK hingga saat ini belum mendapatkan tugas sehingga menjadi pembahasan Dewan Tabanan.
Dalam kesempatan rapat kerja bersama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Tabanan, Komisi I dan II DPRD Tabanan akhirnya bersuara prihal permasalahan rekrutmen PPPK tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani menegaskan sedianya puluhan PPPK tersebut segera dicarikan solusi atau diakomodir.
"Dewan Tabanan meminta 79 guru yang belum mendapat segera dicarikan solusi dan diakomodir. Mereka ini, kan menjadi skala prioritas dalam PPPK," tegas Omardani, 7 April 2023.
Sejatinya, puluhan guru yang telah lolos seleksi PPPK itu menurut Omardani sudah mendapatkan tempat mengajar namun hingga saat ini belum tereleasi meski merupakan skala prioritas dalam PPPK.
Untuk itu, politisi PDI Perjuangan asal Pupuan ini juga berharap agar pihak Disdik dan BKPSDM Pemkab Tabanan segera mencari solusi permasalahan tersebut.
"Kami berharap Disdik dan BKPSDM Tabanan segera mungkin cari jalan keluarkan agar mereka bisa mengajar," tambahnya.
Omardani juga menyebutkan perihal dapodik, yang terpenting bagaimana kebutuhan sekolah soal guru. Selama ini dalam data dapodik guru yang ingin mendaftar PPPK harus memenuhi syarat mereka mengajar minimal 1-2 semester.
"Tetapi ini kan kita bicara peluang, PPPK. Karena peluang ini ada dan gaji dibayar oleh pusat, semestinya tidak dipersulit untuk data dapodik. Asal jika sudah kebutuhan sekolah maka harus diutamakan guru tersebut masuk untuk pelamar seleksi PPPK," ungkap Omardani.
Sementara itu Kepala BKPSDM Pemkab Tabanan, I Made Kristiadi Putra mengatakan sebanyak 79 orang guru yang belum penempatan ini pihaknya masih menunggu petunjuk dan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mereka menjadi skala prioritas PPPK tahun 2023 ini.
Disisi lain Kristiadi Putra juga menyebut masalah lainnya yang muncul adalah adanya penempatan guru yang lolos PPPK tidak sesuai dengan kondisi guru.
Misalnya ada guru dari Pupuan justru penempatannya di daerah Kota Tabanan. Begitu pula sebaliknya artinya tetap disesuaikan dengan kebutuhan.
“Ini akan kita akomodir pada masa sanggah 9-10 April. Ini kami akan kawal itu, agar benar-benar sesuai proporsi kebutuhan sekolah,” tandasnya. ***
Komentar