Optimalisasi Obyek Pajak dan Parkir, Dewan Tabanan Sidak Sejumlah Pasar
(Ist)
TABANAN - Jajaran anggota DPRD Tabanan menggelar sidak ke sejumlah obyek pajak dan retribusi parkir guna mengoptimalisasi pendapatan daerah Kabupeten Tabanan.
Sidak digelar dengan mengunjungi sejumlah obyek yang dilakukan oleh Komisi 1 dan 3 DPRD Tabanan pada Senin, 18 Juli 2022.
Kali ini, kedua Komisi yang tergabung dalam Pansus Optimalisasi Parkir berkunjung ke sejumlah obyek pengelolaan parkir yang selama ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Tabanan.
Sejumlah obyek retribusi parkir dikunjungi oleh Dewan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi yakni di Pasar Kerambitan dan sejumlah pasar lainnya.
“Sidak kami lakukan sekaligus bentuk kroscek terhadap data yang ada di Bakeuda terkait pajak dan potensi lainnya,” ungkap Eka Nurcahyadi di sela-sela sidak kemarin.
Eka Nurcahyadi menegaskan jika potensi potensi sumber pajak termasuk pajak parkir bisa menjadi sumber PAD jika dikelola dengan serius.
Meski demikian, jajaran Dewan menemukan, jika sejumlah sumber pajak seperti pengelolaah telah dikelola oleh adat.
Untuk itu, pihaknya berjanji akan mencarikan solusi dengan bekerjasama dengan pemkab Tabanan agar ada jalan tengah.
“Jika melihat dengan aturan ini bisa kita carikan solusinya dengan dikerjsama oleh Pemkab Tabanan," bebernya. beber.
Politisi PDIP asal Marga ini pun menegaskan jika upaya sidak tidak hanya mengecek perihal jumlah wajib parkir, melainkan melihat potensi-potensi parkir lainnya yang ada.
Diapun mengakui jika potensi pajak yang ada di Kabupaten Tabanan sebenarnya cukup banyak namun belum dikelola secara seksama.
Untuk itu, Eka Nurcahyadi mendorong kepada pihak desa adat untuk melakukan pendekatan kepada pemilik ruko atau tempat yang sudah menyediakan sarana parkir.
“Selama ini belum dilakukan, mungkin karena ini bentuk pelayanan kepada konsumen sehingga mereka pemilik ruko tidak memungut pajak parkir,” tegasnya.
Selain itu pihak juga mengecek mana saja lokasi-lokasi parkir yang legal dan ilegal.
Selanjutnya, temuan di lapangan saat sidak kemarin rencananya akan dirapatkan dalam rapat pansus selanjutnya menjadi bahan kajian sesuai data di Bakeuda. (Tim/LB2).
Komentar