Wagub Cok Ace Ajak Jajaran PHRI Rumuskan Konsep Masa Depan Pariwisata Bali
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace). (Ist)
DENPASAR - Wakil Gubernur Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang juga selaku Ketua BPD PHRI Provinsi Bali mengajak jajarannya memikirkan dan merumuskan konsep masa depan pariwisata Bali. Ajakan itu disampaikannya saat membuka Rakerda II PHRI Bali di Ruang Pertemuan Bali Tourism Board, pada Sabtu, 5 Februari 2022.
Mengawali arahannya, Wagub Cok Ace menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan pelaku pariwisata yaitu membangun sinergi lintas usaha dan lintas negara serta cermat membaca situasi yang berkembang di dalam dan luar negeri.
Lebih jauh ia menekankan bahwa perkembangan pariwisata tak bisa dilepaskan dari berbagai faktor pendukung seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan.
Pertama terkait faktor sosial, ia menyebut pelaku usaha bidang pariwisata saat ini menghadapi situasi pelik, salah satunya keputusan PHK dan tuntutan karyawan untuk kembali dipekerjakan secara penuh karena menganggap situasi mulai pulih.
Wagub Cok Ace berharap, jajaran manajemen bisa menyikapi situasi ini dengan bijak.
"Masyarakat kita saat ini sensitif dan mudah tersinggung karena tekanan ekonomi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kita harus bisa menjelaskankan secara terbuka gambaran dan kondisi kongkret perusahan dalam bahasa yang tepat kepada pegawai," ucapnya.
Faktor lain yang patut diperhitungkan adalah politik, karena 2023 sudah masuk tahun politik sebagai bagian dari persiapan perhelatan pemilu serentak 2024.
Salah satu konsekwensinya adalah fokus pemerintah terhadap sektor pariwisata bisa jadi sedikit berkurang karena harus fokus pada hajatan besar. Selain itu, menurut pandangan Wagub Cok Ace, pada situasi biasa saja (sebelum pandemi Covid-19,red), hajatan politik sangat mempengaruhi usaha pariwisata.
"Pariwisata rentan dengan isu politik, sekalipun kita kemas dalam atraksi budaya, hajatan politik masih mempengaruhi penilaian masyarakat luar," urainya.
Faktor berikutnya adalah kebijakan pemerintah yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan usaha pariwisata. Wagub Cok Ace menginformasikan, Pemprov Bali saat ini tengah menggenjot sejumlah pembangunan insfatruktur seperti short cut, Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan penataan kawasan Besakih. Ia memprediksi, penataan infrastruktur ini akan memengaruhi peta dan wajah pariwisata Bali.
Ia mencontohkan pembangunan PKB di kawasan Gunaksa yang kemungkinan akan diikuti pertumbuhan usaha di sekitar kawasan itu.
"Ini harus kita cermati bersama, ingin tetap bertahan pada investasi yang sama atau melakukan diversifikasi," tegasnya sembari mengingatkan seluruh jajaran PHRI mengikuti dan mendukung program pemerintah.
Masih terkait kebijakan pemerintah,Guru Besar ISI Denpasar juga menyinggung Konsep Ekonomi Kerthi Bali yang diluncurkan Gubernur Bali Wayan Koster.
Dalam konsep EKB, sektor pariwisata ditempatkan pada posisi ke-6 dan disebut sebagai bonus. EKB menempatkan sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan pada posisi pertama dan disusul sektor kelautan/perikanan pada posisi kedua.
Sedangkan sektor industri dan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Koperasi ditempatkan pada posisi ke-3 dan 4, disusul sektor ekonomi kreatif dan digital pada posisi lima.
Menurut Wagub Cok Ace, penempatan pariwisata di posisi 6 dalam konsep EKB, bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti dari sektor ini. Konsep yang dirancang Gubernur Wayan Koster justru bertujuan mengembalikan marwah bahwa sesungguhnya pariwisata itu berawal dari budaya.
Konsep EKB hendaknya menjadi bahan renungan bagi seluruh komponen untuk memberi perhatian lebih serius pada upaya pembenahan sektor pertanian, perkebunan dan UMKM.
"Konsep ini dimaksudkan mengembalikan struktur pariwisata Bali seperti pada awal perkembangannya," ucapnya. (Tim/LB1)
Komentar