Tiga Tahun Memimpin Bali, Koster Ace Sukses Ciptakan Bali Menuju Era Baru
(Istimewa)
DENPASAR – Gubernur Bali, I Wayan Koster dan Wakilnya Tjokorda Artha Ardhana Sukawati ( Cok Ace) sukses memimpin Bali menuju era baru seperti sekarang ini.
Diera kepemimpinannya, Koster dan Cok Ace juga telah mencetuskan 40 peraturan baru yang benar-benar sangat progresif, transformatif, dan inovatif berkaitan dengan komitmen kuat dan kebijakan strategis dalam menjaga Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali.
Dalam Pidato Tiga Tahun Kepemimpinannya, Koster menegaskan, bahwa sejumlah pihak dari kalangan masyarakat lokal, pimpinan nasional, bahkan pemimpin internasional memberi apresiasi terhadap peraturan dan kebijakan Gubernur Bali.
“Yang sangat berpihak pada kearifan lokal dan telah terbukti mampu mendorong perubahan sosial dalam membangun tatanan kehidupan Bali Era Baru,” ungkap Koster 5 September 2021.
Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menjaga Alam Bali yang bersih, antara lain: Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; Pelestarian Tanaman Lokal Bali; Sistem Pertanian Organik; Bali Energi Bersih; dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan kwalitas Krama Bali agar sejahtera dan bahagia, antara lain: Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Penyelenggaraan Kesehatan; Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali; Tata Kelola Minuman Destilasi Arak Bali; Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera; Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; dan Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali (PMI Krama Bali).
Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menguatkan dan memajukan Adat-Istiadat, Tradisi, Seni-Budaya, dan Kearifan Lokal Bali antara lain: Penguatan Desa Adat; Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Hari Penggunaan Busana Adat Bali; Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan; serta Penggunaan Kain Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali. Guna meningkatkan peran Desa Adat telah direalisasikan pembangunan Gedung Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan 9 Kabupaten/Kota se-Bali dengan bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Namun harus diakui juga, bahwa pemberlakuan peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan program yang sangat baik tersebut belum tersosialisasi secara optimal, sehingga banyak masyarakat belum memahami, bahkan sama sekali belum mengetahui. Hal ini mengakibatkan, peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat belum mendapat respons dan partisipasi publik secara merata, secara objektif masih jauh dari harapan.
oleh karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh Aparatur Pemerintah Provinsi Bali harus bekerja lebih keras, cepat, serius, penuh dedikasi, dan penuh rasa tanggung jawab untuk menyosialisasikan seluruh Peraturan, Kebijakan, dan Program Pembangunan Bali kepada masyarakat luas.
Ia meminta, Aparatur Pemerintah Provinsi Bali juga harus bekerja lebih keras dan cepat melaksanakan Program Pembangunan yang telah direncanakan, serta lebih responsif terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui berbagai media.
Secara keseluruhan dalam tiga tahun kepemimpinan Koster – Cok Ace, dari awal terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis serta monumental, yaitu: Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih; Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung; jalan shortcut Singaraja-Mengwitani; Pelabuhan Segitiga Sanur di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Klungkung; pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub, di Denpasar; pengembangan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar; Pasar Sukawati Blok A, B, dan C, Gianyar; sungai buatan (normaliasi) Tukad Unda di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; dan pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih.
Total anggaran yang diperlukan untuk membangun seluruh infrastruktur dan sarana-prasana strategis serta monumental tersebut adalah sangat besar, mencapai Rp12,167 Triliun, bersumber dari: APBN Kementerian PUPR sebesar Rp3,357 Triliun; APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp0,560 Triliun; APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar Rp2,150 Triliun; dan Badan Usaha PT. Pelindo III sebesar Rp6,1 Triliun. Anggaran pembangunan tersebut dialokasikan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023.
Di antara pembangunan tersebut, Gubernur menyampaikan dua program sangat strategis dan monumental sebagai penanda baru Sejarah Bali, yang menjadi tonggak penting memasuki Bali Era Baru, yaitu: Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih yang berada di hulu; dan Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali yang berada di hilir, di mana hulu dan hilir dihubungkan aliran air Tukad Unda, dengan posisi Nyegara-Gunung.
Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih telah dilaksanakan ditandai dengan peletakan batu pertama pada hari Rabu (Buda Umanis, Dukut), 18 Agustus 2021 oleh Presiden ke-5 RI, Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, bersama Menteri PUPR RI, Dr. Ir. Basuki Hadimuljono. Total anggaran yang diperlukan sebesar Rp900 Miliar, bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar Rp500 Miliar dan APBD Semesta Berancana Provinsi Bali sebesar Rp400 Miliar. Pembangunan direncanakan selesai tahun 2022.
Adapun Kawasan Pusat Kebudayaan Bali terdiri dari tiga zona, yaitu: zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga yang ditata dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun di atas lahan seluas 334 Hektare di Klungkung. Pembangunan telah dimulai pada tahun 2020, dengan tahapan pembebasan lahan, membangun sungai buatan (normalisasi) Tukad Unda, dilanjutkan pematangan lahan, dan penuntasan perencanaan, serta desain semua unit bangunan pada akhir tahun 2021.
Total anggaran yang diperlukan sebesar Rp 2,5 Triliun, bersumber dari APBN Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan fisik zona inti Pusat Kebudayaan Bali akan dimulai pada tahun 2022, direncanakan selesai tahun 2023.
Sementara, dalam penanganan Covid-19 di bali, ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali dengan kompak bersama Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, serta berbagai komponen masyarakat Bali terus bekerja keras dengan berbagai upaya dalam menangani Pandemi Covid-19, sesuai arahan kebijakan Pemerintah Pusat.
Ada pun hal-hal yang dilakukan, diantaranya: Pertama, pencegahan penularan Covid-19 dengan memperketat protokol kesehatan; pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6M; Kedua, melakukan Testing, Tracing, dan Treatment (3T); Ketiga, terus melaksanakan operasi yustisi;
Keempat, melakukan isolasi terpusat; Kelima, percepatan vaksinasi; dan Keenam, peningkatan layanan pasien di Rumah Sakit Rujukan. Pencapaian vaksinasi suntik ke-1 telah mencapai 106,8% dari target jumlah 3 juta penduduk yang akan divaksin, sedangkan vaksinasi suntik ke-2
telah mencapai 65,6%, dan target tercapai minimal 90% pada akhir bulan September 2021.
Program vaksinasi berjalan lancar berkat dukungan Pemerintah Pusat yang memberi prioritas alokasi vaksin untuk Bali, di mana sampai saat ini Bali telah menerima lebih dari 6,4 juta dosis vaksin yang sudah mencukupi 3 juta penduduk untuk dua kali suntik vaksin. Sehingga vaksinasi di Bali telah mencapai persentase tertinggi di Indonesia. Dengan pencapaian target vaksinasi, akan terbentuk herd immunity (kekebalan kelompok) masyarakat di Bali, sehingga mengurangi risiko penularan Covid-19 dalam berbagai aktivitas.
“Atas pencapaian tersebut, Saya menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo beserta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju atas segala dukungan yang sangat besar dalam Pembangunan Bali,: ujarnya.”
Ia juga mengucapkan kepada Presiden ke-5 RI, Ibu Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri atas segala perhatian, arahan, dan bimbingan dalam pembangunan Bali. Ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur telah dengan loyal, setia, dan santun melakukan tugas yang diberikan, Pak Sekda telah bekerja keras dan berupaya membina serta mengarahkan para Kepala Perangkat Daerah.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Aparatur Pemerintahan Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Pimpinan Instansi Vertikal, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Bandesa Adat se-Bali, serta seluruh Krama Bali. Khususnya, ucapan terimakasih kepada Ibu Putri Koster, Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Bali, atas masukan dan diskusinya dalam pola penanganan sampah, sangat tekun membina IKM serta UMKM Krama Bali.
Tidak lupa, ia juga mengucapkan, terimakasih kepada pihak yang telah menyampaikan saran konstruktif dan kritik keras-pedas. Terhadap kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial tersebut, ia memandang sebagai suatu kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan Bali.
Sebagai manusia biasa, ia mengatakan, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, salah kata, salah sikap, salah tindakan dalam memimpin pembangunan Bali, “Oleh karena itu Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bersama Wakil Gubernur Bali menegaskan kembali, siap ngayah secara total, lascarya niskala-sakala, untuk memimpin pembangunan Bali, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan fokus, tulus, dan lurus dalam kondisi apa pun,” kata Gubernur Koster. (Tim/LB1)
Komentar