Monitoring dan Evaluasi MCP Korsupgah KPK Triwulan II untuk Pemprov Bali
Ist
DENPASAR - KPK melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) untuk monitoring center of prevention (MCP) di Pemprov Bali, secara daring melalui aplikasi zoom, Selasa (18/8). Kegiatan tersebut merupakan program pencegahan korupsi dari KPK.
Monitoring dilakukan mulai e-budgeting, e-planing, dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), penangangan aset, termasuk pengadaan barang harus lelang dan lainnya. Kegiatan ini dimonitor Kepala Satgas Korsupgah KPK, Sugeng Basuki, dan dihadiri Inspektur Provinsi Bali, Wayan Sugiada, Kepala Bappeda Prov. Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, serta Kepala BKD Prov. Bali I Ketut Lihadnyana.
Ada beberapa poin yang disampaikan. Antara lain Tim Korsupgah KPK mengapresiasi pencapaian nilai MCP Pemprov Bali sebesar 80.06. Pencapaian ini, menurut Sugeng Basuki, sudah di atas rata-rata, layak untuk dilombakan di tingkat nasional. “Ibarat ini sudah matang, tinggal suport dan bimbingan sedikit lagi, sehingga mungkin Pemprov Bali bisa jadi pemenang,” ujarnya.
Menurutnya, MCP berisi kriteria yang digunakan untuk menyusun laporan monitoring dari KPK, dan masing-masing pemerintah daerah mengisi laporan dengan mengentri data/laporan ke dalam aplikasi tersebut. Selain laporan yang disampaikan, juga dapat melampirkan bukti fisik yang difoto dan dikirimkan bersama dengan data yang telah dientri.
Pencapaian Pemprov Bali, kata Sugeng, karena tak terlepas dari keinginan pimpinan di Pemprov Bali untuk membangun pemerintahan yang bersih, baik secara administrasi maupun secara regulasi. “Saat rapat dengan sekda, beberapa waktu yang lalu, intinya beliau sepamaham dengan kami, tidak ingin ada masalah. Jadi, semua harus terorganisir, baik pemprov, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh ASN di Bali harus mempunyai pemahaman yang sama.
Dikatakan, hal yang perlu diperbaiki di Provinsi Bali adalah masalah pengelolaan aset dan optimalisasi pendapatan daerah. “Itu perlu digenjot, sehingga nilai MCP bisa dinaikkan lagi,” tukasnya.
Sementara Sugiada mengatakan jika pihaknya telah bekerja dengan keras dan terorganisir, agar pencapaian MCP Bali bisa naik terus. Dari tujuh indikator MCP yang meliputi aplikasi perencanaan APBD; dokumentasi RPJMD; dokumentasi musrenbang, pokir DPRD, dan forum perangkat daerah; standar satuan harga (SSH); analisis standar biaya (ASB), penganggaran APBD; integrasi perencanaan dan penganggaran APBD, telah berjalan secara terintegrasi dan terstruktur.
Sementara Kepala Bappeda Prov Bali, mengatakan jika Pemprov Bali melalui Bappeda Prov. Bali telah melakukan terobosan berupa e-planning. E-planning Pemprov Bali sudah jelas dan terstruktur, sesuai dengan SOP. Seluruh substansi RPJMD tertuang dalam e-planning tersebut.
Kepala BPKAD Prov. Bali juga menyoroti penerapan e-budgetting di Pemprov Bali, yang telah berjalan dan memudahkan kinerja di pemerintahan. Dalam e-budgetting tersebut, harga barang dan jasa dalam penganggaran sudah sesuia SSH yang ditetapkan Kemendagri.
Sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi PNS di lingkungan Pemprov Bali dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan dia menegaskan bahwa kompetensi para PNS sangat ditekankan dalam hal perekrutan dan promosi.
“Tidak akan ada lulusan pertanian atau sastra di Bapenda,” tegasnya. Sistem pembayaran tunjangan PNS akan memperhatikan sisi kehadiran dan kinerja. Untuk besaran dan persentase kedua faktor tersebut, akan diteliti lebih lanjut. (ono)
Komentar