Dewa Indra Buka “Kick Off Meeting IT Security Assessment”
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat membuka Kick Off ITSA, yang dilaksanakan Diskominfos Provinsi Bali, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Denpasar, Selasa (11/8). (ist)
DENPASAR - Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, minta agar semua OPD di Provinsi Bali menguasai kinerja IT Security Assesment (ITSA), yang didukung sumber daya manusia (SDM) sudah siap dengan penguasaan digitalisasi. Hal itu disampaikan saat membuka Kick Off ITSA, yang dilaksanakan Diskominfos Provinsi Bali, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Denpasar, Selasa (11/8).
Dia berharap, dengan adanya ITSA ini semua aplikasi di Pemprov Bali dapat dijaga keamanannya, agar sistem tidak mudah dimasuki pihak lain yang tidak bertanggung jawab. “Pemprov Bali melalui reformasi
birokrasi beranjak dari sistem pemerintahan konvesional ke system digital. Meja meja di kantor harus bersih, tidak boleh ada lagi kertas-kertas berserakan di meja. Semua harus dilakukan dengan cara digital. Pemeriksaan juga harus berbasis elektronik,” ungkapnya.
ITSA, katanya, bertujuan untuk mengetahui celah keamanan dan kerentanan terhadap aplikasi yang dimiliki Pemprov Bali, yang akan diterbitkan laporan pengujian dan rekomendasi untuk perbaikan lebih
lanjut. Jika ditemukan kerentanan dengan status critical oleh Tim BSSN, diharapkan dapat segera diperbaiki oleh pengelola aplikasi, tidak lebih dari 24 jam.
Tim BSSN untuk kegiatan ITSA ini adalah dari Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Pemerintah BSSN, dengan jumlah personel tiga orang. ITSA yang dilakukan oleh tiga orang Tim BSSN akan melakukan pengujian terhadap tiga aplikasi Pemprov Bali.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, Gede Pramana, mengatakan bahwa roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali telah rampung pada akhir 2019. Awal 2020 ini, Pemprov Bali juga sudah membentuk Tim SPBE, yang saat ini beranggotakan programmer atau software developer. Koordinator bekerja sama dengan Universitas Udayana.
Tim ini diproyeksikan untuk mulai membangun sistem dan aplikasi secara mandiri, sesuai dengan roadmap SPBE, serta melakukan integrasi data dan penyempurnaan infrastruktur. Untuk itu, selain membangun aplikasi dan infrastruktur, faktor keamanan data dan informasi jadi hal yang krusial saat ini.
Gede Pramana mengaku gembira bahwa Tim BSSN di sela-sela jadwal yang ketat dan situasi pandemi, akhirnya dapat memenuhi permintaan Pemprov Bali untuk segera melakukan ITSA. Walaupun jumlah aplikasi yang diuji hanya tiga.
Pemprov Bali saat ini telah bekerja sama dengan BSSN terkait dengan pengamanan dokumen elektronik, yakni berupa penerapan sertifikat elektronik sebagai tanda tangan digital pada dokumen elektronik
Pemprov Bali. Sertifikat elektronik ini diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dan resmi mulai digunakan oleh Pemprov Bali dalam surat-menyurat elektronik pada Maret 2020. Melalui aplikasi e-Office Pemprov Bali, saat ini seluruh dokumen elektronik sudah bertandatangan.
BSSN juga melihat keseriusan Pemprov Bali dalam melihat keamanan sebagai sebuah isu utama yang perlu disiapkan dengan baik. Untuk itu, sebagai bentuk dorongan dan dukungan BSSN juga berencana menjadikan Provinsi Bali sebagai pusat kajian malware nasional, yaitu tempat studi analisa serangan siber Indonesia.
Kegiatan ITSA ini akan berlangsung sampai dengan hari Jumat, 14 Agustus 2020. Pada akhir acara kegiatan ini, disampaikan laporan terkait hasil pengujian yang akan berisikan daftar kerentanan yang
ditemukan, serta status kerentanan yang tergolong critical berupa status kerentanan yang sangat berbahaya. Jika tidak diperbaiki, maka akan segera menimbulkan dampak negatif. (Ono)
Komentar