Pengelola Pariwisata Diharapkan Beri Kelonggaran Karyawan Saat Pemilu 17 April 2019
Wagub Bali, Cok Ace saat menyalami para pelaku pariwisata di acara Sosialisasi Pemilu tahun 2019 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (25/3). Foto : Ist
DENPASAR - Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) berharap agar seluruh komponen masyarakat Bali ikut berparitisipasi di ajang pemilu 17 April 2019 mendatang. Tak terkecuali Masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata.
Untuk itu, dia berharap agar semua pelaku Industri Pariwisata di Bali memberi kelonggaran karyawan saat pemilu agar pemilu mendatang berlangsung sukses dan demokratis.
Hal itu ditegaskan Cok Ace saat menghadiri acara Sosialisasi Pemilu tahun 2019 bagi Industri Pariwisata di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (25/3).
“Jangan sampai aturan kerja yang ketat di industri ini menjadikan angka golput di Bali semakin tinggi,” tegas saat memberikan sambutan.
Dalam sosialisasi kemarin, nampak hadir AKBP Wayan Jinantara dari Polda Bali dan Jon Darmawan Komisioner KPU Bali sebagai narasumber dan I Wayan Juniarta sebagai moderator serta para tokoh pariwisata seluruh Bali.
Cok Ace memaparkan, bahwa jumlah penduduk yang bekerja disektor ini di Bali cukup besar yakni sekitar 750 ribu warga, atau 1/3 dari jumlah DPT Bali yang mencapi 3,1 juta pemilih. Untuk itu harus ada kebijakan tertentu demi suksesnya helatan demokrasi mendatang meski diakui jumlah pemilih di Bali dari tahun ke tahun cukup fluktuatif.
“Pada pilgub tahun 2013 jumlah pemilih mencapai 73%, kemudian naik lagi pada pemilu 2014 menjadi 77%. Akan tetapi, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada pilgub 2018 menjadi 72%. Kita antisipasi angka golput agar bisa turun sehingga partisipasi masyarakat bisa mencapai 80% sesuai target KPUD Bali,” bebernya.
Untuk itu ia mengharapkan kerja sama dengan pengusaha pariwisata agar para karyawannya bisa menggunakan hak pilihnya di hari itu.
“Saya menyadari aturan kerja di pariwisata cukup ketat karena menyangkut system pelayanan kepada para tamu. Jadi saya harap pemilik hotel bisa meliburkan karyawan yang jauh untuk pulang dan nyoblos, sementara karyawan yang rumahnya dekat bisa diatur dengan pergantian shift yang lebih fleksibel, agar masing-masing bisa nyoblos sebelum pukul 13.00,” jelasnya.
Bagaimanapun, menurutnya setiap suara sangat bermanfaat untuk arah kebijakan pemerintah ke depan, dan tentu saja berguna bagi Bali.
“Bali sebagai etalase pariwisata Indonesia di dunia internasional juga membutuhkan kebijakan yang mendukung kepentingan Bali ke depannya. Jadi mari kita berpartisipasi dalam pemilu kali ini, pilih calon kita untuk kepentingan tanah kelahiran kita,” tandasnya.
Sementara itu AKBP Wayan Jinantara menjelaskan Kepolisian RI dalam hal ini Polda Bali sudah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari pesta demokrasi tahun ini.
“Tahun ini pihak kami akan menurunkan 25 ribu lebih personel untuk mengamankan Pemilu,” imbuhnya. Sejumlah langkah pengamanan lain juga dilakukan seperti kerjasama dengan aparat pecalang, identifikasi rawan kekisruhan, menjaga netralitas aparat POLRI serta kerjasama dengan TNI. “Jadi pengamanan sendiri sudah kami lakukan dari tahun lalu dari periode pendaftaran, kampanye, minggu tenang hingga hari pencoblosan nanti,” tandasnya.
Pada bagian lain, Komisioner KPU Jon Darmawan juga mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu nanti. Menurutnya Pemilu di Indonesia merupakan salah satu ajang pemilihan yang paling demokratis di dunia, karena memakai sistem satu suara untuk satu calon. Dengan memilih sistem tersebut juga memerlukan biaya yang cukup tinggi yaitu sekitar 29 triliun rupiah untuk pemilu 2019.
“Jadi kami estimasikan setiap penduduk di Indonesia dijatah 120 ribu rupiah oleh Negara untuk memilih, sehingga saya harap anda benar-benar datang ke TPS dan jangan sia-siakan uang tersebut,” bebernya.
Mengenai aturan bagi industri pariwisata, ia mengharapkan kebijakan para pengelola, sehingga karyawannya bisa datang ke TPS sebelum jam 1 siang, bagaimana pun cara pengaturannya.
“Untuk DPT yang ingin pindah lokasi agar tidak usah pulang kampung lagi saat mencoblos, KPU sudah memfasilitasi untuk ganti lokasi TPS dengan mengumpulkan formulir A5 hingga 13 Maret lalu. Jadi berbagai upaya KPU telah dilaksanakan untuk meningkatkan parisipasi pemilih,” tandasnya. (*/Cia)
Komentar