Gempa Hancurkan Gedung KPU Bali, Komisioner Disandera Kelompok Bersenjata
Suasana simulasi kejadian gempa dan pembebasan sandera yang digelar Kodam IX Udayana dan melibatkan Unsur TNI POLRI, BPBD, KPU, dan unsur masyarakat. Foto : Ist
DENPASAR – Kejadian Gempa dahsyat meluluh lantakkan Gedung KPU Provinsi Bali dan mengundang tim Emergency Servivce Respon (ESR) UPTD Pengendalian Bencana BPBD Bali harus bergerak cepat mengevakuasi para korban. Musibah gempa ini juga dimamfaatkan oleh kelompok bersenjata dengan menyandera sejumlah komisioner KPU Bali.
Penanganan dilakukan dengan sigap dan cepat oleh tim ESR BPBD Bali saat kejadian, Rabu (20/2). Sejumlah korban rupanya mengalami luka cukup serius seperti patah kaki, tangan dan luka luka cukup serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan.
BPBD Bali sebagai garda terdepan dalam penyelamatan bencana langsung mengevakuasi para korban. Selain menyelamatkan para korban, Tim ESR dan SAR yang berada di lokasi juga membantu upaya pencarian korban lainnya.
Selain menyelematkan para korban, tim berikutnya mengamankan kotak suara, dengan melakukan evakuasi keluar Gedung KPU yang berisi dokumen negara yang penting dalam pesta demokrasi (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden).
Pemindahan kotak suara tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan baik Polri maupun TNI yang bersama-sama melakukan sinergi di lokasi kejadian.
Sayangnya, musibah gempa tersebut rupanya dimamfaatkan sejumlah kawanan kelompok bersenjata sehingga menambah keruh suasana. Mengetahui kondisi tidak kondusif, aparat yang sejak awal melakukan pengamanan langsung bergerak cepat melumpuhkan anggota kelompok bersenjata yang masih ada di lokasi dan berhasil menyelematkan sejumlah Komosioner KPU Bali yang disandera.
Kejadian diatas merupakan cuplikan simulasi penanganan konflik masyarakat dan bencana gempa bumi di saat Pileg dan Pilpres 2019. Simulasi digelar di Lapangan Ksatrian Praja Raksaka Kepaon Denpasar.
Acara tersebut digelar Komando Daerah Militer (KODAM) IX/Udayana yang merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dengan melibatkan lebih dari 500 orang personil baik dari TNI, POLRI, BPBD, KPU, dan unsur masyarakat.
Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Made Rentin berkesempatan hadir dan menyaksikan langsung Simulasi tersebut, dan juga mengirimkan 1 (satu) pleton personil yang terdiri atas Tim ESR dan Tim TRC lengkap dengan ambulance dan tenaga medisnya.
Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Benny Susianto menjelaskan, simulasi sengaja dilakukan sebagai ajang latihan sekaligua melatih kesigapan anggota dan unsur terkait saat perhelatan pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang. Simulasi yang digelar juga langsung disaksikan sejumlah Perwira di Jajaran KODAM IX/ Udayana baik dari Bali, NTB, dan NTT.
“Kami menggandeng semua unsur termasuk BPBD Bali karena ada skenario gempa bumi, dan BPBD berperan dalam kondisi itu. Ini merupakan standar yang mereka harus lakukan jika berhadap dengan kondisi konflik atau ada bencana di wilayah masing-masing," " ujar Pangdam didampingi Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Made Rentin.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam Benny Susianto juga mengajak semua lapisan masyarakat masyarakat yang tangguh, dalam upaya mengantisipasi ancaman dan tantangan apapun yang merongrong keuntuhan NKRI. Segala bentuk ancaman pasti bisa dihadapi, apalagi Bali sebagai destinasi utama pariwisata nasional bahkan internasional harus mampu mewujudkan ketahanan wilayah dan kamtibmas yang berkelanjutan.
Disisi lain, Made Rentin yang baru menjabat 6 Pebruari lalu 2019 selaku Kalaksa BPBD Bali menjelaskan, bahwa pihaknya siap bersinergi dengan unsure terkait dalam upaya pengamanan dan mendukung pemilu ini berjalan lancar.
BPBD jelasnya, akan berada pada ranah penanganan korban bencana mulai dari pertolongan pertama oleh Tim ESR dan lanjut melakukan kaji cepat oleh Tim Riaksi Cepat (TRC), dan simulasi dilakukan dalam upaya antisipasi kemungkinan terjelek pada saat sebelum dan pada hari H pencoblosan.
"Dengan bersinergi kita selalu siap mengantisifasi kemungkinan terjelek, yang mengancam jalannya pesta demokrasi" pungkas Rentin. (*/Cia)
Komentar