Jaga Taksu Bali dan Bumikan Pancasila, Koster Buktikan Jadi Gubernur Pengayom Umat Lintas Agama
foto : istimewa
DENPASAR - Sejak zama dahulu, manusia Bali dan pulaunya tak hanya dikenal dengan keindahan serta keelokan alam budayanya. Namun juga kegeniusan dari para leluhur manusia Bali yang sangat cerdas mengelola serta memadukan berbagai perberbedaan seta keragaman budaya hingga melahirkan karya seni budaya agung yang sampai kini sangat dikagumi dunia.
Hal ini tak lepas dari kemampuan para leluhur Bali dalam mengelola keberagaman serta perbedaan dalam bingkai nilai-nilai toleransi yang ada sejak zaman dahulu. Selain itu juga selaras dengan Dasar Negara Pancasila yang digali Bung Karno dari nilai-nilai kearifan dan budaya Nusantara yang telah ada sejak zaman dahulu.
Bahkan hingga mampu menghipnotis para intelektual dan seniman Eropa untuk datang dan menetap di Pulau Bali pada awal abad ke-19. Anehnya, mereka akhirnya lebih mencintai pulau mungil ini ketimbang negeri asalnya. Mereka inilah yang kemudian memperkenalkan Bali ke dunia internasional.
Inilah babak awal Bali bersentuhan dengan pariwisata. Berbagai pujian dan julukan dari pesohor dan tokoh dunia pernah diberikan untuk Bali. Salah satunya yang terkenal dijuluki sebagai sorga terakhir di dunia atau The Last Paradise. Yang terkenal akan budayanya yang adiluhung dan unik, juga masyarakatnya yang ramah tamah serta toleran terhadap keberagaman serta perbedaan.
Atau pula Nusa Damai yang diberikan oleh Muriel Stuart Walker (1898–1997), seorang penulis asal Amerika yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ketut Tantri.
Bertekad mengembalikan masa-masa keemasan Bali itu, Gubernur I Wayan Koster dengan visi Nangun Sad Kertha Loka Bali terus berupaya mengembalikan identitas yang mulai pudar tersebut. Identitas dan karakter yang membuat Bali ber-taksu.
Namun segala upaya Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng sebagai pemimpin Bali itu bukanlah tanpa halangan. Seperti baru-baru ini, Koster mendapat serangan pendiskreditan terkait undangan peletakan batu pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali yang terletak di daerah kota Denpasar.
Berbagai upaya pendeskreditan di dunia maya itu ditanggapi secara bijak oleh Koster. Pendeskreditan tersebut bermula dari berita terkait audensi para pengurus MUI Provinsi Bali yang dipimpin ketuanya HM Taufik Ashadi, pada Senin (21/1/2019), guna meminta Koster selaku gubernur untuk melakukan peletakan batu pertama.
Selaku pemimpin Bali yang daerahnya sudah terkenal akan toleransi dan kerukunan antar agama masyarakatnya, Koster pun menerima undangan serta permohonan tersebut.
“Keberadaan umat Islam di Bali, rencana pembangunan kantor MUI dengan biaya swadaya, tidak mohon bantuan dana kepada Gubernur, ” kata Gubernur Koster dalam keterangannya, Kamus (24/1) di Denpasar.
Bali kata Koster, antarumat beragama hidup berdampingan. Bahkan tak jarang tradisi, kebiasaan, adat istiadat dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing agama menjadi kekuatan dan keunggulan ketika dikolaborasikan dalam proses akulturasi dengan tanpa menghilangkan identitas serta jati diri sebagai manusia Bali.
Koster sadar betul akan potensi itu. Ia menegaskan akan terus mengedepankan semangat kerukunan antar-umat beragama. “Di Bali ini kita harus mengedepankan kerukunan hidup antarumat beragama,” ajak Koster.
Ia tak ingin persinggungan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) terjadi di Bali. Sebaliknya, ia ingin persaudaraan antar-umat beragama terus dipupuk, dijalin dan dirawat dengan baik sebagai kekuatan yang dimiliki Bali.
“Tidak boleh berantem gara-gara SARA, apalagi bentrok antar-ormas. Tidak boleh. Meski Bali ini kecil, sedikit penduduknya, tapi bisa menggetarkan dunia,” tegas Koster. Maka dari itu, Wayan Koster ingin menjadikan Bali sebagai pilot project implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai ajaran Bung Karno.
“Saya ingin menjadikan Bali sebagai proyek percontohan implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai ajaran Bung Karno,” tegas Koster. Salah satunya persatuan, kesatuan dan toleransi antar-umat beragama harus dikedepankan. “Harus menjaga persatuan dan kesatuan, penuh toleransi, hormat menghormati dalam menjalankan agama,” terang Koster.
Ia melanjutkan, diperlukan perlakuan yang adil antar-umat beragama yang ada di Bali. “Pengayoman, pembinaan dan perlindungan yang sama bagi antar-umat beragama harus dikedepankan. Ini komitmen kami, sungguh-sungguh menjaga Bali ini menjadi wilayah yang kuat, dibangun secara bersama-sama oleh semua masyarakatnya tanpa memandang SARA,” tegas Koster
Koster juga menyatakan harus komit tegak lurus dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,NKRI,dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Mari jaga Bali secara bersama sama,terlebih Bali sebagai tujuan wisata dunia, harus menampilkan wajah yg sejuk, sopan, beretika, ramah tamah guna mengembangkan citra positif Bali dihadapan masyarakat nasional dan internasional, ” ucapnya.
Semua majelis umat beragama di Bali harus sering berkoordinasi dan berkomunikasi termasuk dengan pemerintah dalam melaksanakan tata kehidupan masyarakat di Bali.
“Sebagai Gubernur saya harus mengayomi dan melindungi masyarakat Bali,semua umat bergama dan komponen masyarakat lainnya, ” tegasnya.
Sebelumnya, Koster juga menerima audiensi sejumlah pengurus PHDI Bali dan kabupaten/kota se-Bali, yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Jumat (18/1/2019).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmennya akan memperkuat PHDÌ secara keorganisasian. Salah satunya dengan pembangunan sekretariat PHDI kabupaten/kota se-Bali yang akan di mulai awal tahun 2020.
“Parisada akan menjadi mitra kerja pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan SDM Bali Unggul yaitu memiliki jati diri, integritas moral dan kompetensi profesional, sehingga mampu bersaing dalam menghadapi kompetisi pada tataran nasional dan global. Kualitas jati diri dan integritas moral tersebut bisa digali dari referensi melalui sastra atau lontar yang merupakan kearifan lokal Bali, yang hanya ada di Bali,” ujar Gubernur Koster yang sekaligus merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan ini. (*)
Komentar