Kelola Pemerintahan Bersih, Pemkab Karangasem Raih WTP Tiga Kali Berturut-turut
Foto : Ist/Hms
KARANGASEM - Pemkab Karangasem kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 3 (tiga) kalinya terkait pengelolaan anggaran dan aset daerah. Ini merupakan prestasi yang cukup spektakuler dimana Pemkab Karangasem dibawah kepemimpinan Bupati IGA Mas Sumatri bisa meraih penghargaan secara berturut-turut.
Penghargaan tersebut diraih Pemkab Karangasem sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus menunjukan visi-misi Pemkab Karangasem dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan akuntabel dan bermartabat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK opini BPK laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2017 disebutkan ada beberapa Kabupaten/kota yang kembali meraih predikat WTP yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Kabupaten Tabanan. Atas prestasi yang dicapai, BPK mengucapkan selamat dan menyarankan Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Yulindra Trii Kusumo Nugroho, dalam laporannya menyebutkan jumlah laporan terdiri 7 laporan dari 10 intitas yang ada, dan seluruhnya telah dilaporkan dari batas waktu penyampaian laporan keuangan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku. Laporan yang telah disampaikan terdiri dari 3 laporan, yakni laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2017, laporan hasil pemeriksaan atas secara interen dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.
Ditegaskannya, BPK sesuai dengan misi dan misi senantiasa turut serta dalam peningkatan tata kelola yang baik melalui pemeriksaan keuangan, salah satu pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa. Laporan ini menghasilkan opini atas laporan keuangan serta rekomendasi terkait pengendalian iteren terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pertimbangan dalam pemberian opini adalah keseuaian dengan kestandaran akutansi kepemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan serta aktifitas pengendalian keuangan,” sebutnya.
Tanpa mengurangi upaya yang dicapaikan oleh pemerintah daerah BPK masih masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidak patuhan perundang undangan yang berlaku. Kelemahan SPE tersebut antara lain, masih terdapat kesalahan penganggaran belanja dan penata usaha aset tetap belum tertib.
Untuk temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya masih ditemukan adanya pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat pengelolaan belanja daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja transpot.
"Kami mengharapkan agar pemerintah kabupaten kota segera menindak lanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” tegasnya
Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri didampingi Anggota Komisi III yang juga Ketua Bapemperda DPRD Karangasem I Wayan Tama, Sekda Karangasem, Kepala Inspektorat Daerah, BPKAD Karangasem dan Asisten I, menandatangani serah terima laporan hasil pemeriksaan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Karangasem, Senin (28/5) lalu di Denpasar. Laporan hasil pemeriksaan dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Karangasem ini diserahkan oleh Yulindra Tri Kusumo Nugroho Kepala Perwakilan BPK kepada Bupati Karangasem. (Hms/Oke)
Komentar