Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Harga Beras Melambung, KPPU Duga Ulah Spekulan

Ketua KPPU RI, Syarkawi Rauf didampingi Dendy R Sutrisno. Foto : ist

DENPASAR-  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir melambungnya harga beras belakangan ini diduga akibat ulah para  sepekulan yang ingin meraih untung memamfaatkan situasi. Caranya yakni dengan mengurangi pasokan sehingga harga beras semakin tinggi ditungkat konsumen.  

Sinyalemen tersebut semakin kuat sebab beberapa daerah di Indonesia sudah memasuki masa panen raya sehingga dijamin pasokan beras aman.

Sesuai pantaun KPPU, penurunan stock beras di Pasar Induk Cipinang sudah erjadi sejak Desember hingga pertengahan Januari 2018 kemarin.

Biasanya dalam kisaran 5.000 ton setiap Senin dan rata-rata 2.500 ton untuk Selasa hingga Kamis, namun saat ini stock berasa berada di kisaran dibawah 2.500 ton di luar hari senin.

“Kami menduga melambungnya harga beras akibat ulah spekulan yang sengaja mengurangi stock beras hingga harga melambung,” ujar Ketua KPPU RI, Syarkawi Rauf di denpasar, Sabtu kemarin.

untuk memulihkan harga kembali normal, KPPU mendorong institusi berwenang dalam statistik untuk mempublikasikan data produksi beras sehingga menjadi patokan bagi lembaga lain.

Selain itu, dia mendorong pembangunan pasar induk baru di luar Jakarta agar bisa memperkaya referensi beras misalnya di Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu produsen beras terbesar di Indonesia .

Demikian juga, empat daerah lainnya di Tanah Air perlu membangun pasar induk seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan atau Sumatera Utara.
Adanya pasar induk beras baru itu menjadi "hub" atau pusat untuk regional daerah masing-masing.

                                              

Syarkawi mencontohkan, keberadaan pasar induk beras Cipinang di Jakarta nantinya bisa memasok di wilayah Jawa dan Sumatera sedangkan di Jawa Timur untuk wilayah Indonesia Timur.

Jika di pasar induk beras Cipinang hanya ada beberapa pedagang beras besar dikhawatirkan mereka akan mengendalikan harga beras sehingga menjadi sistem yang tidak adil dalam usaha.

Diungkapkannya, selama ini tata niaga beras nasional, banyak waktu terbuang dalam proses memakan waktu pengiriman karena beras dari Jawa Timur harus dibawa ke Jakarta terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke daerah lain.

Kenapa tidak langsung dari Jatim ke daerah tujuan?. Karena akan menambah biaya transportasi tinggi.

“Biaya gudang dan itu yang buat harga beras naik," tutup Syarkawi didampingi pejabat KPPU Kantor Perwakilan Daerah Surabaya Wilayah Kerja Jatim, Bali dan Nusra Dendy R Sutrisno. (Tim/Cia)

Komentar