Bupati Mas Sumatri Buka Rakerda dan Seminar DPD Perbarindo 2018
Bupati Mas Sumatri saat buka Rakerda dan Seminar DPD Perbarindo 2018. Foto : ist
KARANGASEM - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri membuka secara resmi acara Rakerda dan Seminar Perbarindo 2018 Tingkat Provinsi Bali di Taman Ujung Resort and Spa Karangasem.
Rakerda dengan tema "Semangat Kebersamaan Pemerintah, BPR dan Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Bali" kali ini menjadi semangat, agar semua pihak bisa menyikapi dampak erupsi Gunung Agung yang diduga salah satu penyebab kelesuan perekonomian Bali.
Untuk itu, para stakeholder diharapkan proaktif dan bergotong royong dalam menyikapi dampak bencana.
Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Wiratjana mengajak semua pelaku industri BPR di Bali untuk menjadikan acara ini sebagai momentum untuk evaluasi dan merumuskan hal-hal strategis.
“Kita harus meningkatkan kebersamaan, semangat dan membangun strategi dalam menghadapi tantangan industri BPR” jelasnya Selasa kemarin.
Wiratjana menambahkan, perkembangan BPR sampai Desember 2017, aset Rp. 14,086 Triliun atau bertumbuh 7,7 persen lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan di Bali yaitu bertumbuh 7,58 persen, KYD Rp. 9,639 Triliun atau bertumbuh 6,6 persen lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan di Bali dengan pertumbuhan 6,06 persen.
Sedangkan DPK Rp 9.373 Triliun atau tumbuh 12,2 persen dan lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan di Bali yang hanya tumbuh 9,35 persen. Jaringan kantor juga bertumbuh dari 321 menjadi 323 kantor dengan jumlah kantor di Karangasem sebanyak 10 kantor.
Namun pertumbuhan juga terjadi pada NPL atau kualitas kredit dari 4,9 persen menjadi 6,8 persen. Hal ini sebagai dampak dari kondisi ekonomi khususnya sektor properti dan dampak erupsi Gunung Agung.
Wiratjana juga menyatakan, kondisi debitur BPR pasca erupsi Gunung Agung sangat berdampak akan pemenuhan kewajiban. Sehingga diadakan kajian ini, untuk mencari Win Win Solution atau solusi terbaik bagi BPR dan Nasabah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mas Sumatri menyampaikan perekonomian di Bali khususnya di Karangasem bertumpu pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Saat ini, jelasnya banyak UMK dan masyarakat pedesaan yang belum terlayani jasa perbankan, maka tuntutan terhadap peran BPR juga semakin besar.
Untuk itu, diharapkan kebijakan BPR ke depan sehingga dapat memenuhi harapan UMK dan masyarakat pedesaan.
“Pemerintah Kabupaten Karangasem juga sangat mengharapkan bahwa arah kebijakan, produk serta program-program BPR dapat diprioritaskan untuk menduking UMK dan masyarakat dalam upaya untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian pasca erupsi Gunung Agung,” jelas Mas Sumatri. (Oke/Cia)
Komentar