Bupati Mas Sumatri Tekankan Sinergi Kelola Dana Desa
BupatiKarangasem, Mas Sumatri saat sosialisasi BKK di Gedung UKM Center Amlapura. Selasa (23/1). Foto : Ist
KARANGASEM - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri menekankan pentingnya sinergi pengelolaan dana desa agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa bisa tercapai. Meski Karangasem dalam situasi darurat bencana Gunung Agung saat ini, namun dengan pengelolaan dan sinergi yang baik, maka kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
Hal itu ditegaskan Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri saat menghadiri acara sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Kabupaten Karangasem oleh tim Profinsi Bali di Gedung UKM Center Amlapura. Selasa (23/1).
"Saya yakin dengan keterpaduan, sinergi, kerjasama antar desa dan desa pakraman, maka kesejaheraan masyarakat Karangasem dapat terealisasi dengan baik,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Selama ini, lanjut Mas Sumatri, di Bali dikenal ada dua jenis desa yakni Desa Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, dan Desa Pakraman yaitu desa yang terbentuk oleh masyarakat secara turun temurun yang lebih mengarah ke penyelenggaraan adat istiadat dan keagamaan. Keberadaan kedua jenis desa ini sudah saling melengkapi sesuai dengan aturan dan fungsi msing-masing secara harmonis seiring sejalan.
Meski demikian, lanjutnya, Desa Pakraman di era globalisasi saat ini harus tetap mampu menjaga dan mempertahankan tradisi dan budaya yang ada, sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Salah satu upaya bantuan pemerintah yakni pengadaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Pakraman dan Subak ini yang diharapkan membantu sekaligus mendukung pelestarian adat Budaya Bali.
Terkait dana desa yang begitu besar saat ini, Mas Sumatri menegaskan agar semua pihak harus menyadari batas kewenangan penggunaan dana desa agar sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang matang yang disusun dalam RPJNDes.
“Dokumen RPJMDes ini nantinya merupakan satu dokumen yang sangat vital dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Jangan sampai menyimpang menyalahi aturan atau keluar dari aturan perundang -undangan yang berlaku,” tegasnya.
Disisi lain, Kepala Dinas BMD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana menyebutkan tujuan sosialisasi untuk menyamakan persepsi pengelolaan BKK agar bisa digunakan sebaik-baiknya. Sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman yang sama terhadap penatausahaan dana BKK kepada Desa Adat dan Subak serta Subak Abian, agar penggunaannya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
Lihadnyana meneruskan, dana yang diberikan nantinya akan ditransfer ke rekening Desa Pakraman atau Subak, yang diharapkan direalisasikan dalam bentuk belanja langsung berupa kegiatan, untuk memperkecil celah penyimpangan dari aturan yang berlaku.
“Sosialisasi ini diharapkan bisa memperkecil penyimpangan dalam pengelolaan BKK sesuai aturan yang berlaku,” tutur Lihadnyana.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua MUDP Provinsi Bali, Jro Mangku Gede Wayan Suena Putus Upadesa, Kepala Dinas PMD Provinsi Bali, Camat, Perbekel, Lurah se-Kabupaten Karangasem, Kepala OPD terkait, peserta undangan dari Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian. (*/Oke/Cia)
Komentar